Implementasi Electronic Data Interchange (EDI) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tampaknya menjadi langkah maju saat negeri ini tengah terpuruk.Langkah berani itu bisa dianggap good will yang luar biasa. Implementasi EDI () benar-benar merupakan perwujudan nyata dari Ditjen BC, yang bernaung di bawah Departemen Keuangan, guna meningkatkan kinerja.

Drs. Endang Tata, Kepala Kantor Wilayah IV Jakarta menepis dugaan bahwa implementasi tersebut dikarenakan adanya desakan yang datang dari dunia internasional. “Ini komitmen Ditjen Bea dan Cukai sebagai anggota World Customs Organization (WCO) sebagai salah satu upaya pencapaian visi guna menyejajarkan diri dengan institusi kepabeanan dan cukai dalam kinerja dan citra,” ujarnya.

Keberhasilan yang diraih Pelabuhan Singapura dalam mengimplementasikan sistem serupa pada dekade 1980-an ternyata menggelitik jajaran Ditjen BC untuk menerapkannya. Secara sadar diakui bahwa implementasi sistem ini akan bisa mengurangi kemungkinan tatap muka antara pengguna jasa dengan aparat Ditjen BC. Namun, disadari bahwa percepatan penyelesaian dokumen kepabeanan akan mendorong peningkatan kelancaran arus barang masuk dan keluar. Di samping akan adanya perpendekan jalur birokrasi kepabeanan.

Kini, implementasi sistem EDI telah beroperasi secara penuh, sekalipun terbatas pada lingkungan pelabuhan Tanjung Priok dan bandara Soekarno-Hatta, telah memperlihatkan hasil. Lebih dari seratus pelaku bisnis yang terlibat dalam aktivitas impor telah bergabung dengan sistem EDI kepabeanan Ditjen BC ini.

Untuk bisa memperluas, dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan terhadap mitra kerja mereka. Bila semua langkah itu memperoleh sambutan positif dan kian meluas jangkauannya, bisa diharapkan bahwa di masa depan akan terjadi peningkatan daya saing nasional dan mempercepat pemulihan perekonomian nasional.•••