BRUNEI

Tingkatkan Investasi TI 34,9 persen

Pemerintah Brunei tahun ini diperkirakan akan menambah belanja TI-nya sebesar 34,9 persen. Tahun lalu, belanja TI pemerintah negeri kaya minyak di utara Kalimantan ini mencapai 67,9 juta dolar.

Menurut laporan perusahaan riset pasar TI, IDC, pertumbuhan belanja ini mencerminkan upaya pemerintah Brunei untuk mengejar ketertinggalannya dalam bidang pengembangan TI dibandingkan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara.

Prosentase belanja TI Brunei tahun 2005 ini diperkirakan 2,1 persen dari total produk domestik bruto (PDB)-nya, atau naik dari 1,7 persen di tahun 2004. Selain itu, seperti dijelaskan Lincoln Lee, analis senior bidang Enterprise Networking and IP Communication , IDC Malaysia, pemerintah Brunei mulai mempermudah pengeluaran anggaran TI dengan memperpendek proses pengkajian tender.

Menurut dia, sekalipun dalam kurun waktu 2001 sampai 2005 pemerintah Brunei menganggarkan 617,6 juta dolar AS untuk pembangunan TI, hanya sedikit dari anggaran itu yang terealisasi.

“Sekalipun pemerintah Brunei telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk modernisasi sektor publik, belanja TI negeri itu terbilang sangat kecil, karena setiap tender harus dikaji oleh badan tender negara ( State Tender Board ),” ujar Lee.

CINA

Siapkan Standar RFID

Pemerintah dan kalangan industri Cina tengah bekerjasama mengembangkan standar RFID yang sejalan dengan spesifikasi yang digunakan belahan dunia lainnya. Hal itu ditegaskan EPCglobal, yang selama ini bertanggung jawab dalam pengembangan standar identifikasi barang berbasis chip radio itu

Negeri tirai bambu itu berencana akan mengambil bagian dalam pengembangan suatu standar global. Namun, Cina juga akan menggunakan intellectual property -nya sendiri untuk membangun standar yang bersifat bebas royalti. Agaknya, negeri ini ingin menghindari kasus seperti pengenaan pajak kekayaan intelektual, yang sempat menghantam para produsen pemutar DVD di Cina sehingga pemutar DVD Cina berharga lebih mahal dibanding pemutar impor.

“Kami akan menggunakan standar EPCglobal dan ISO, namun dengan sejumlah modifikasi untuk memenuhi kebutuhan khusus di Cina,” ujar Qiang Bai, CTO unView Technologies , salah satu perusahaan yang turut serta dalam inisiatif tersebut.

Sementara itu, EPCglobal sendiri telah mendirikan EPCglobal China dan membentuk sebuah kelompok kerja RFID untuk mengulas dan mengkaji proposal standar yang sudah ada, sebelum diteruskan ke asosiasi standar Cina untuk mendapatkan persetujuan.

RFID memanfaatkan sinyal yang dipancarkan melalui pita UHF ( ultra high frequency ) seperti yang sudah digunakan di AS. Namun, di Cina, penggunaan pita UHF ini bakal menghadapi masalah. Pasalnya, frekuensi yang digunakan oleh standar generasi baru RFID global Gen 2 ini sudah padat oleh penggunaan perangkat telekomunikasi GSM maupun CDMA. Otorita pengelolaan frekuensi radio di Cina, kini, tengah mengujicoba sejumlah frekuensi, dan akan segera mengambil keputusan akhir frekuensi mana yang akan dibuka, meski jadwal pengumumannya sendiri belum dipastikan. Saat ini, pemerintah Cina memberikan lisensi sementara penggunaan pita UHF untuk RFID.

Sementara itu, penggunaan RFID sendiri di Cina sudah cukup meluas. Pada umumnya, RFID digunakan pada kartu identitas penduduk, dokumen-dokumen hipotek, dan ijazah perguruan tinggi. Pemerintah Cina menerapkan teknologi ini untuk membantu mengatasi masalah pemalsuan dokumen. aa

INDIA

Industri TI Bakal Tumbuh 35 Persen

Industri TI India semakin berkibar. Tahun fiskal ini, ekspor piranti lunak dan jasa TI India diharapkan tumbuh antara 30-32 persen, bahkan diperkirakan bakal melampaui target.

Hal itu ditegaskan Kiran Karnik, presiden asosiasi perusahaan piranti lunak dan jasa TI India, Nasscom, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekspor piranti lunak dan jasa mungkin akan mencapai 35 persen pada akhir tahun fiskal 2004-05.

“Kami telah memperkirakan ekspor software dan jasa TI India akan tumbuh 30 sampai 32 persen pada tahun fiskal ini. Namun, kami cukup optimis bahwa pertumbuhan ekspornya kemungkinan besar akan mencapai angka 35 persen,” ujar Karnik.

Pertumbuhan itu, menurut Karnik, tak terlepas dari berkembangnya hub-hub TI baru di luar Bangalore . Kota-kota seperti Visakhapatnam , Chandigarh , Jaipur dan Kolkata mulai tumbuh sebagai kota tujuan untuk jasa TI maupun ITES ( IT Enabled Services ). Wipro, Satyam dan TCS termasuk dari sejumlah perusahaan TI India yang memandang Visakhapatnam sebagai kota yang potensial untuk ekspansi bisnisnya.

“Dalam satu setengah tahun terakhir, sektor IT dan ITeS memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah information security , kualitas talenta SDM dan infrastruktur. Namun, sektor lain pun kini mulai berkembang seperti ini, dan kami perlu bekerja lebih keras untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini,” tambah Karnik. Ia juga mengungkapkan rasa optimisnya bahwa target ekspor piranti lunak dan jasa TI India sebesar 50 miliar dolar AS pada tahun 2009 bisa tercapai.

KOREA

Hampir ‘Kekurangan' Alamat IP

Ekspansi Internet yang begitu cepat di Korea selama satu dekade belakangan ini menyebabkan negara itu menghadapi kekurangan jatah alamat Internet Protocol (IP) di masa depan. Alamat IP adalah suatu susunan angka yang mengidentifikasi pengirim atau penerima informasi di belantara Web. Tanpa ini, mustahil koneksi Internet dapat dilakukan.

Sampai saat ini, Korea sudah memperoleh 34,8 juta alamat IP dari International Corporation for Assigned Names and Numbers , sebuah lembaga nirlaba internasional yang mengalokasikan ruang di Internet untuk berbagai negara. Sebagian besar alamat IP itu sudah dikonsumsi penyedia jasa Internet utama Korea , seperti Korea Telecom (KT), Dacom dan Hanaro Telecom. Sampai awal tahun ini saja, ketiganya sudah melahap 34 juta alamat IP, yang diaplikasikan untuk pengguna rumahan maupun perkantoran.

Kalangan industri Internet Korea memperkirakan adanya lonjakan permintaan alamat IP dalam waktu dekat. Munculnya layanan-layanan digital multimedia broadcasting , meningkatnya penggunan Internet bergerak dan layanan home-networking , setidaknya membutuhkan dua alamat IP tambahan untuk setiap pengguna. “Setidaknya Korea membutuhkan sekitar 60 juta alamat IP pada akhir tahun ini,” kata para pengamat Internet Korea.

“Karena sebagian besar penduduk sudah memiliki akses broadband , permintaan alamat IP untuk koneksi Internet reguler akan semakin berkurang. Tapi, munculnya layanan-layanan baru yang akan menyebar luas di paruh kedua tahun ini bakal menimbulkan kekurangan alamat IP secara besar-besaran,” ujar Joo Yong-wan, seorang pejabat di National Internet Development Agency of Korea .

Untuk mengantisipasi masalah ini, Kementerian Infokom Korea mulai memperkenalkan sistem alamat IP generasi baru, dimana sistem ini antara lain meningkatkan 12 dijit alamat Internet yang ada menjadi 48 dijit.

“Masalah ini sudah demikian mendesak, karena setidaknya para service provider membutuhkan waktu dua tahun untuk mengubah sistemnya. Sementara, kalangan perusahaan tidak merespon masalah ini dengan cepat karena terkendala biaya,” ujar pejabat kementrian infokom Korea, Ra Bong-ha.

Begitu terkurasnya alamat IP, ini merupakan bukti betapa pesatnya perkembangan Internet di Korea sejak 10 tahun akses ini mulai dikenal masyarakat secara luas.

Menurut Korea Association of Information and Telecommunications, jumlah pengguna Internet Korea di tahun 1995 hanya sekitar 360.000. Di tahun itu pula, perusahaan-perusahaan dotcom ternama Korea mulai bermunculan, seperti operator situs portal Daum Communications, perusahaan security AhnLab dan mal belanja online Interpark. Sampai akhir tahun lalu, pengguna Internet Korea tercatat 31,6 juta pengguna.

Semakin baiknya kecepatan koneksi merupakan salah satu faktor utama melonjaknya popularitas Internet di Korea. Tahun 1995, kecepatan transmisi data melalui Internet hanya sekitar 28,8 Kbps. Kini, rata-rata pengguna Internet Korea sudah dapat menikmati kecepatan koneksi sampai 50 Mbps, atau 1.700 kali lebih cepat.

MALAYSIA

Gelar Jaringan Broadband untuk Riset & Pendidikan

Pemerintah Malaysia belum lama ini meresmikan Malaysian Research & Education Network (MYREN), sebuah jaringan broadband yang menghubungkan berbagai universitas negeri di Malaysia.

Kementerian Energi, Air dan Komunikasi Malaysia menunjuk Multimedia Development Corporation (MDC) sebagai pengelola proyek ini, sekaligus mengoperasikan Network Operation Center (NOC) yang berlokasi di MSC ( Multimedia Super Corridor ) Innovation Center.

MYREN saat ini menghubungkan 12 universitas negeri, antara lain Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), dan sejumlah universitas negeri lainnya

Dalam tahap pengembangan MYREN selanjutnya, lembaga riset lain, baik milik pemerintah maupun swasta akan diundang untuk bergabung dengan jaringan MYREN.

MYREN merupakan jaringan broadband kecepatan tinggi, bersifat nirlaba, yang memungkinkan kalangan akademisi dan riset di Malaysia terhubung satu sama lain dan melakukan kolaborasi riset maupun aplikasi.

“Kami berharap komunitas riset dan pengembangan Malaysia dapat memanfaatkan infrastruktur broadband kecepatan tinggi ini karena jaringan ini memungkinkan munculnya peluang-peluang baru untuk berkolaborasi maupun saling berbagi pengalaman dan sumberdaya ilmiah,” tegas Menteri Energi, Air dan Komunikasi Malaysia , Dr. Lim Keng Yaik.

Selain itu, dengan beroperasinya MYREN, menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia , Dato' Sri Dr.Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis, para ilmuwan Malaysia dapat berpartisipasi dalam proyek riset maju yang dilakukan para ilmuwan di negara lain.

Menurut MDC, aplikasi-aplikasi yang bersifat padat data, seperti bio-modeling dan bio-computation dapat dikerjakan melalui jaringan ini. Sementara itu, perangkat-perangkat maupun database sistem komputer berkinerja tinggi dapat di- share ke seluruh lembaga riset juga melalui jaringan ini.

MDC mengatakan bahwa jaringan tersebut dapat digunakan sebagai platform eksperimental untuk meneliti, mengembangkan dan mengujicoba teknologi jaringan, Internet maupun aplikasi baru, misalnya grid computing , sebelum diaplikasikan secara komersial.

Beroperasinya MYREN menjadikan Malaysia masuk dalam segelintir negara yang sudah mendirikan national research & education networks (NREN). Rencananya, MYREN akan dihubungkan dengan jaringan serupa di negara lain sehingga komunitas riset dan pendidikan Malaysia dapat menikmati kolaborasi berskala global.

MYREN nantinya akan terhubung dengan proyek Trans-Eurasia Information Network (TEIN2), yang menghubungkan MYREN dengan NREN lainnya di Asia Tenggara, Asia Utara dan Eropa. Negara-negara yang tergabung dalam TEIN2 antara lain Masyarakat Eropa, Cina, Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, Korea Selatan dan Vietnam.

Tingkatkan Kualitas Software Lokal

Pemerintah Malaysia kini tengah berupaya meningkatkan daya saing perusahaan piranti lunak lokal untuk bisa bersaing di arena internasional. Beberapa waktu lalu, melalui Multimedia Development Corporation (MDC), pemerintah Malaysia memperkenalkan sebuah inisiatif untuk meningkatkan prospek perusahaan-perusahaan teknologi lokal, yakni “Quality Excellence for Software and Technology SMEs” atau QuESTS.

Sebagaimana diungkapkan Ng Wan Peng, wakil presiden MDC , inisiatif ini bertujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan UKM yang bergerak dalam bidang ICT mengembangkan rekayasa internal dan tingkat kualitas produknya. “Setidaknya dapat memperoleh akreditasi SEI CMMI Level 2, yang merupakan tingkat akreditasi paling dasar,” ujarnya.

SEI CMMI ( Capability Maturity Model Integration ) merupakan suatu standar untuk proses pengembangan piranti lunak yang diakui secara global. Dikembangkan oleh Software Engineering Institute (SEI) di Universitas Carnegie Mellon, model CMMI sejauh ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan global yang bermodal kuat.

“Minat terhadap sertifikasi semacam ini masih rendah. Banyak perusahaan yang masih belum paham sepenuhnya manfaat dari sertifikasi ini, selain juga masih terbatasnya sumberdaya mereka,” ujar Ng, sebagaimana dikutip dari CNETAsia.

Menurut dia, model CMMI akan membantu para UKM dalam memverifikasi proses, melakukan benchmark terhadap para pesaingnya, dan menata proses-proses baru yang sebelumnya mungkin belum atau tidak terdokumentasi dengan baik.

Program ini akan berlangsung selama sembilan bulan. Dalam menjalankan program ini, MDC melakukan pendekatan baru, dimana sekelompok perusahaan TI UKM, dibawah bimbingan profesional, bekerja sama untuk membangun dan menerapkan program perbaikan proses piranti lunak di masing-masing perusahaan. Yakni, mengembangkan in-house expertise , dan menjadi bagian dari suatu komunitas perusahaan dengan minat yang sama.

Lebih jauh Ng mengungkapkan bahwa dengan program ini, para peserta bisa membangun tingkat kompetensi dengan biaya yang jauh lebih murah daripada biaya normal, yakni sekitar 66 juta rupiah. MDC menargetkan setidaknya 20 perusahaan UKM mengikuti program ini.

Untuk mengikuti program ini, calon partisipan perlu memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain jumlah karyawan penuh tidak melampaui 50 orang, pendapatan perusahaan kurang dari 5 juta ringgit atau sekitar 13 miliar rupiah, berkomitmen menyediakan sumberdaya tertentu, dan harus terlibat dalam pengembangan piranti lunak atau rekayasa sistem. aa

SINGAPURA

Bangun Sistem Kearsipan Digital Nasional

Lembaga arsip nasional Singapura, National Archives of Singapore (NAS) berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan swasta lokal untuk membangun layanan eRegistry Hub. Layanan ini memungkinkan organisasi dari kalangan pemerintah maupun swasta menyimpan catatan-catatan vital dengan aman.

Bersama-sama dengan SQL View, Singapore Computer Systems (SCS) dan Sun Microsystems, NAS menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan hub tersebut, yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 700.000 dolar Singapura, atau sekitar 3,5 miliar rupiah dan rencananya akan diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan. Hub ini merupakan perluasan dari sistem kearsipan elektronik atau Electronic Archival System yang diluncurkan tahun 2001 lalu.

eRegistry Hub dirancang untuk menjamin kelancaran pengelolaan dan pelacakan dokumen-dokumen yang tersimpan, mulai dari pembuatan sampai pada penghapusannya. Semua proses dilakukan dengan mempertimbangkan standar dan praktik record management yang lazim berlaku.

Pitt Kuan Wah, direktur NAS, menjelaskan bahwa penerapan sistem ini oleh institusi dari sektor publik maupun swasta akan menjamin retrievalibility maupun aksesibilitas dokumen dalam jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga mendorong tata pamong korporat dan akuntabilitas lebih baik, karena dokumen atau record disimpan secara terpusat, di dalam lingkungan aman dan terkendali, dengan menggunakan metodologi yang umum.

Lebih lanjut, Wah mengatakan bahwa dalam inisiatif ini, SQL View berperan sebagai pengembang piranti lunak utama. Perusahaan ini bertanggung jawab dalam perancangan, pengembangan dan menjamin aplikasinya memenuhi kebutuhan pasar, dan sudah menyertakan best practice maupun standar industri.