 SEMINGGU sudah Asep mbolos kerja. Padahal, ia sebetulnya pamit pulang cuma dua hari, hanya untuk melepas kangen dengan keluarganya yang tinggal di kaki Gunung Halimun, Bogor. Acong, juragan toko bangunan di pinggir kota Bogor , kelimpungan lantaran Asep, pegawainya yang paling cekatan itu, tak kunjung datang. Komunikasi pun terputus. Acong jadi gelisah.
Sebenarnya Acong memaklumi, apa sebab Asep tak memberi kabar. Pegawainya itu pernah bertutur bahwa desanya yang terpencil tak dilalui jalur telepon. Untuk berkomunikasi dengan koleganya di kota, ia harus turun gunung sejauh belasan kilometer menuju warung telekomunikasi (wartel) terdekat. Ketika berkunjung ke rumah Asep, sinyal telepon genggam Acong sudah tak berkedip selepas kota kecil Leuwiliang. Toh Acong tak bisa menunggu tanpa kepastian. Ia pun memutuskan untuk merekrut pegawai baru. Asep pun diputus alias PHK.
Begitulah nasib warga terpencil. Selain Asep, puluhan juta warga pedesaan terisolir di tengah derasnya modernisasi yang menyerbu kota. Soal telekomunikasi, kondisi di desa terpencil dan di kota Metropolitan ibarat bumi dan langit. Warga kota dimanjakan oleh fasilitas telepon yang beraneka ragam. Sudah memiliki telepon tetap (fixed phone), mereka juga menenteng telepon seluler dan mengantungi handset telepon tetap tanpa kabel.
Dari ratusan ribu desa dan kelurahan di tanah air, sekitar 41.000 - 50.000 di antaranya masih sangat terpencil dan terisolir. Infrastruktur transportasi memang sudah ada, tapi tidak terlalu memadai. Untuk ke kota, orang harus menempuh jalan berpuluh-puluh, bahkan ratusan kilometer dengan medan yang berkelok-kelok dan bergunung-gunung. Fasilitas transportasi pun amat terbatas. Di desa atau kelurahan demikian, jangan pernah bertanya tersedianya fasilitas telekomunikasi. Hampir dipastikan, desa/kelurahan tadi tidak punya fasilitas itu.
Di Sulawesi Utara banyak sekali desa demikian. Bahkan, dari 38 kecamatan yang ada di wilayah berpenduduk 780.000 orang itu, 12 kecamatan benar-benar terpencil. Bahkan di sejumlah daerah, belum semua kecamatan terjangkau fasilitas telekomunikasi, karena letaknya yang jauh ke mana-mana. PT Telkom dan PT Indosat – apalagi sekarang sudah masuk era kompetisi dengan kebijakan duopoly — akan berpikir seribu kali untuk membangun fasilitas telekomunikasi di daerah ini. Apalagi harus membangun di wilayah pedalaman Papua dan Kalimantan.
Di daerah-daerah seperti itu, jangan pernah bermimpi soal ketersambungan (kabel sudah masuk untuk banyak penduduk), wong soal keterjangkauan (ada fasilitas telepon, meskipun satu satuan sambungan untuk satu desa) saja masih amat jauh. Jika mengaca pada penetrasi telepon (fixed telephone) yang dibangun Telkom selama 30an tahun yang saat ini cuma sekitar 7 juta SST (satuan sambungan telepon), entah sampai kapan mimpi ketersambungan bakal terwujud.
Untuk investasi satu SST, Telkom harus merogoh kocek sekitar USD 1.000. Mahal sekali, memang. Hadirnya Indosat sebagai pesaing Telkom di bisnis fixed telephone yang diharapkan bakal memicu investasi baru yang gede, ternyata tidak banyak memberi harapan. Indosat cuma menargetkan 700.000 SST selama lima tahun (2002-2007). Target tahun ini akan terbangun 20.000 SST, itu pun di Jakarta dan sekitarnya, serta di Surabaya.
Menara Tak Mengenal Patah
Bisnis telekomunikasi memang gurih. Rejeki di bisnis ini bisa didulang dari berbagai aspek. Contohnya adalah bisnis yang ditekuni Ngurah Wirawan, pengusaha menara BTS ( based transceiver station ) asal Bali . Awalnya menjadi pemasok tower (menara) di proyek pembangunan BTS milik PT Telkom, kini Ngurah menjadi pengelola 40 menara di 7 kota . Sebagian besar disewakan ke PT Telkom, terutama untuk BTS TelkomFlexi.
“Bisnis ini mulai tumbuh sejak dua tahun lalu,” ungkap Ngurah. Dengan investasi Rp 600 juta hingga Rp 700 juta untuk membangun satu menara, menurut Ngurah, sekitar 3 hingga 4 tahun sudah kembali modal. Tak heran, saat ini sudah ada sekitar 10 perusahaan yang bergerak di penyewaan menara. Rata-rata mereka mematok tarif dari Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan untuk setiap menara. “Dengan tarif segitu, sebenarnya untungnya tidak terlalu besar, tapi ada jaminan sewa jangka panjang dari para operator,” kata Ngurah.
Ia berani terjun ke bisnis ini lantaran ditantang oleh para operator. Kata dia, saat ini pihak operator cenderung konsentrasi dalam persaingan layanan kepada pelanggan. “Jadi, mereka fokus ke pengembangan kualitas isi, bukan lagi jor-joran memperluas coverage ,” ujar Ngurah. Bagi operator, lebih menguntungkan keluar dana kecil tiap bulan, daripada mengguyurkan investasi gede, yang sebenarnya bisa untuk pengembangan yang lain.
Ngurah menilai, jika dilihat besarnya investasi, memang lebih menguntungkan bagi operator membangun sendiri BTS. Tetapi dengan mempertimbangkan biaya perawatan dan tenaga kerja, kata Ngurah, jelas lebih efisien jika si operator sewa menara tanpa dibebani komponen biaya lainnya. Apalagi dengan sistem sewa, satu menara bisa diisi lebih dari satu BTS dari operator yang berbeda. “Sekaligus membantu mengurangi jumlah BTS di kota-kota besar, yang kini kian berserakan,” Ngurah menjelaskan.
Pihak pengelola menara hanya menyediakan bangunan dan menara untuk menempatkan BTS. Sedangkan antena, sistem dan perangkatnya disediakan sendiri oleh operator. Menurut perhitungan Ngurah, selain konstruksi menara, biaya tambahan antena, perangkat, dan sistem yang disupali operator bisa mencapai Rp 2,4 miliar. “Tetapi tanggung jawab kami cuma membangun konstruksi menara saja,” ujarnya.
gurah meyakini, bisnis menyewakan menara punya prospek cerah di masa datang. “Operator bisa berguguran lantaran rugi, tapi pasti akan muncul operator baru, yang juga menjadi pelanggan baru kami,” ungkap Ngurah. Ibaratnya, patah tumbuh operator, menara BTS tetap diperlukan. KI |
Ini berbeda sekali dengan di kota. Belakangan ini, pelanggan telepon seluler di kota-kota besar malah dibombardir dengan jor-joran tarif murah. Sejak awal tahun ini, tiga operator seluler terbesar di Indonesia, Telkomsel-Indosat-Excelcom, bertempur menurunkan tarif percakapan dan SMS (short message services). Dimulai dengan kartu As Telkomsel yang menawarkan bebas roaming dengan tarif percakapan hanya Rp 1.000 per menit sesama pengguna As. Disusul gebrakan Indosat dengan “pulsa shock IM3” sejak 21 Juni 2004. Tarif panggilan lokal sesama IM3 hanya Rp 1000/menit. SMS sesama pelanggan IM3 pun hanya Rp 100 per kirim.
Excelcom tak mau ketinggalan. Awal Agustus 2004 ini, operator seluler terbesar ketiga dari Grup Rajawali, ini meluncurkan Kartu Jempol. Konon, inilah kartu prabayar termurah. Biaya SMS hanya Rp 299 per kirim ke semua operator. Tarif panggilan lokal ke telepon rumah hanya dikenai biaya Rp 399 per menit. Sedang panggilan ke sesama XL dikutip Rp 999 per menit.
Perang juga dilakukan di segmen kartu perdana dan voucher isi ulang. Semua operator seluler berusaha memberi harga termurah. Kartu perdana gratis menjadi kelaziman. Nilai voucher isi ulang pun makin dipangkas. Misalnya, Excelcom yang menawarkan voucher goceng atawa Rp 5.000. Sayangnya, perang tarif itu hanya menguntungkan penduduk di kota besar. Menurut data ATSI (Asosiasi Telepon Seluler Indonesia), dari sekitar 23 juta pelanggan seluler di Indonesia, sekitar 70% terkonsentrasi di pulau Jawa, dan 40 % tinggal di wilayah Jabotabek. Sisanya tersebar ke seantero Nusantara, itu pun hanya di perkotaan.
Untuk berkomunikasi menggunakan telepon, penduduk di wilayah terpencil hanya punya satu pilihan, yakni menggunakan jaringan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Perusahaan telekomunikasi berbasis satelit ini mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan Asia Pasifik. Tetapi tarif layanannya tergolong mahal. Sebagai contoh, percakapan lokal lewat satelit itu dikutip Rp 1.627 per menit. Begitu juga, jumlah pelanggannya baru sekitar 140 ribu, jauh sekali bila dibandingkan pengguna telepon seluler yang mencapai jutaan pelanggan.
Data Departemen Perhubungan menunjukkan 64,4% dari 66.778 desa di seluruh Indonesia tak memiliki akses telepon, baik telepon seluler maupun telepon tetap. “Padahal menurut survei, pertumbuhan sektor telekomunikasi sebesar satu persen bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi sebesar tiga persen,” kata Direktur Telekomunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel), Susilo Hartono.
RENCANA PROGRAM USO
TAHUN |
JUMLAH DESA |
PERKIRAAN ANGGARAN |
2003 |
3.010 |
Rp 45 miliar |
2004 |
4.990 |
Rp 300 miliar |
2005 |
4.500 |
Rp 266 miliar |
2006 |
5.100 |
Rp 294 miliar |
2007 |
6.000 |
Rp 323 miliar |
2008 |
6.500 |
Rp 355 miliar |
2009 |
7.000 |
Rp 390 miliar |
2010 |
7.390 |
Rp 429 miliar |
*Sumber Departemen Perhubungan Pemerintah tentu tak tinggal diam. Departemen Perhubungan bertekad menyebarkan densitas telepon sampai pelosok. Programnya berjuluk USO alias universal service obligation. Sudah dicanangkan Menteri Perhubungan Agum Gumelar sejak Agustus 2003 lalu. Targetnya, hingga 2010 seluruh desa di Indonesia sudah memiliki jalur telepon. (lihat tabel) Tetapi, menurut Susilo, realisasi USO tak semudah membalik telapak tangan. “Wilayah Indonesia besar sekali, dan kondisi alamnya berat serta dipisahkan laut," katanya memberi alasan. Hal itu menyebabkan pembangunan jaringan telepon di desa menjadi lebih mahal. Kisarannya mulai Rp 13 juta sampai Rp 130 juta per satu satuan sambungan telepon (SST).
Maka, faktor dana menjadi penghambat pelaksanaan USO tahun ini. Sampai pekan ketiga Agustus ini, pemerintah belum menetapkan penyelenggara USO. Mereka masih sibuk menyiapkan tender. “Karena baru pekan lalu ada keputusan dari Departemen Keuangan tentang pencairan dana Rp 45 miliar untuk USO tahun 2004,'' kata Susilo. Dana ini hanya cukup untuk 2.500 desa.
Efisiensi Tak Berkeadilan
Sebut saja namanya Rudi Mastel. Pria setengah baya yang enggan diungkap jati dirinya itu, sepekan ini, gelisah menunggu keputusan hasil tender. Ia termasuk satu di antara 200an mitra lokal pemasok barang untuk pembangunan BTS ( based transceiver station ) PT Telkomsel. Proyek pengadaan barang itu menganut pola Tinem (istilah ini bahkan kurang dipahami oleh para vendor), yang melambungkan jumlah BTS Telkomsel.
Kini ada yang mengganjal di hati Rudi dan semua mitra lokal Telkomsel. Untuk proyek Tinem 2 yang berlaku hingga akhir 2004, pihak manajemen Telkomsel berusaha menekan para vendor lokal untuk menurunkan semua penawaran hingga 50%. “Itu sama saja dengan menggorok leher kami,” ungkap Rudi.
Telkomsel mengacu pada referensi harga produk Cina. “Repotnya, kami harus menyuplai dengan produk Eropa, dilarang mengambil produk Cina,” Rudi menambahkan. Alhasil, jika harus menekan harga hingga 50%, berarti para vendor lokal harus membabat keuntungan. Bahkan siap menanggung rugi.
Sejak masuknya SingTel sebagai pemegang 35% saham Telkomsel, Rudi melihat gelagat yang kurang menguntungkan bagi para mitra lokal. Raksasa halo-halo asal Singapura itu diketahui menanam saham di AIS Thailand , Globe Philipina dan Optus Australia . “Dengan jaringannya, SingTel bisa dengan mudah mendapat referensi harga paling murah,” tutur Rudi.
Sejak masuknya SingTel, gaya manajemen baru operator seluler terbesar di Indonesia itu, menurut Rudi, menjurus ke penekanan biaya secara ekstrem. Dampaknya terjadi perang harga di lingkup mitra lokal. “Pihak SingTel sepertinya tidak mempedulikan efek yang dapat mematikan usaha para mitra lokal, yang notabene juga menghidupi perekonomian nasional,” kata Rudi.
Rudi menduga, perang tarif di bisnis seluler yang terjadi belakangan ini bukan berdasar efisiensi bisnis yang tetap mengedepankan kualitas. Tetapi bebannya ditimpakan ke pundak para mitra lokal. Sebab, menurutnya, kondisi serupa tidak hanya terjadi di Telkomsel, namun juga berlaku di Indosat, yang sebagian sahamnya dimiliki Singapore Technologies Telemedia (STT), saudara kandung SingTel yang sama-sama berinduk ke Temasek, Singapura.
Anggota Komisi Telekomunikasi DPR-RI, Akhmad Muqowam, mengingatkan pihak Telkomsel untuk tetap berlaku adil. Deregulasi untuk menciptakan efisiensi tidak dilarang, tapi harus tetap menciptakan kompetisi yang sehat. Menurutnya, gerakan SingTel mesti dicermati. “Toh pemerintah melalui PT Telkom tetap menjadi pemegang saham mayoritas,” tegas Muqowam. Jangan sampai efisiensi ala SingTel di Telkomsel mematikan vendor lokal. KI |
Kata Susilo, pihaknya terpaksa menggantungkan diri pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), seperti yang terjadi tahun lalu. Sebab, upaya revisi Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak di sektor perhubungan, yang sudah digulirkan sejak tahun 2000, belum berhasil. “Padahal regulator dan para operator telepon sepakat akan menyumbangkan 0,75% dari keuntungannya untuk program USO,” katanya.
Idealnya, pendanaan USO didapat dari sumbangan operator telepon. “Tetapi prosedur pemerintah tak bisa diabaikan, apalagi kewenangan masalah dana ini tak sepenuhnya melekat di Departemen Pos dan Telekomunikasi,” ungkap Susilo. Toh, ia berharap revisi PP 10/2000 itu bisa kelar tahun ini, agar dana USO mengalir lancar.
Tahun lalu Departemen Perhubungan hanya mendapat hibah dana Rp 45 miliar. Dana tersebut hanya cukup untuk membangun jaringan telepon di 3.010 desa. Pembangunannya dipercayakan pada PSN sebanyak 2.975 SST dan PT Citra Sari Makmur (CSM) sebanyak 35 SST. Kedua perusahaan ini memang memiliki teknologi yang bisa menjangkau daerah pedalaman.
PSN menggunakan teknologi PFS ( portable fixed satellite ) dan CSM menggunakan VSAT ( very small aperture terminal ). “Teknologi itu membuat kami bisa cepat membangun jaringan USO yang tersebar di 23 propinsi di luar Jawa dan Bali,” kata Kepala Bidang Perusahaan dan Pemerintah PSN, Agus B. Tjahjono.
Menurut Susilo, tahun ini pemerintah tetap menggunakan dua teknologi ini. Plus dua teknologi lain: Internet Protocol (IP) based dan gelombang radio. “Nanti tinggal dipilih mana yang paling sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Susilo. Meski molor dari jadwal dan tak sesuai target, Susilo tetap optimis lantaran animo peserta tender lebih bagus dari tahun lalu. “Mereka sekarang mulai melirik USO,'' katanya. Padahal, dulu USO dianggap sebagai bisnis yang tak menguntungkan.
Hal itu diakui Senior Vice President Cellular Sales Indosat, Fadzri Sentosa. Menurutnya, Jabotabek memang wilayah yang paling menarik untuk investasi. Alasannya, permintaan besar. “Sampai akhir Juni 2004 ini jumlah pelanggan Indosat di Jabotabek mencapai 3 juta dari total 7,5 juta pelanggan,” katanya. Itulah sebabnya para operator seluler enggan masuk ke pedalaman yang hanya membuat mereka rugi.
Tetapi, menurut Fadzri, meski Jabotabek masih menjadi pasar paling potensial, namun sudah mulai terjadi kejenuhan. Karena itu, selain mempertahankan pelanggan di Jabotabek, Indosat juga kian gencar meluaskan jaringan ke daerah, seperti Jawa Timur dan Batam. Setelah jenuh, baru melirik peluang di pelosok. Itulah bisnis, yang hanya mendewakan satu kata: keuntungan! KI
Butuh 478 Miliar untuk ganti kode SLJJ
MONOPOLI PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) di bisnis halo-halo terus digerogoti. Konsep duopoli yang digulirkan pemerintah di era reformasi akhirnya memaksa Telkom untuk mengubah kode akses sambungan langsung jarak jauh (SLJJ). Setelah Indosat dipersilakan melenggang di jalur bisnis telepon tetap ( fixed phone ), Menteri Perhubungan pun menetaskan surat keputusan yang mengatur perubahan kode akses SLJJ. Beleid yang diteken pada 13 Mei 2004 itu berlaku 1 April tahun depan.
Lantaran SK itu, penomoran telepon bakal berubah serentak di seluruh Indonesia . Layanan SLJJ, yang tadinya dimonopoli Telkom, kini harus dibagi dengan rivalnya, PT Indosat. Maka, kode akses SLJJ versi Telkom yang hanya satu digit - dimulai dengan angka 0 - bakal diubah menjadi tiga digit. ''Karena kode akses satu digit yang dimulai dari angka 0 itu milik Telkom sebagai pemain tunggal,'' kata Senior Vice President Fixed Wireless Access Project PT Indosat Tbk, Guntur Siboro.
Lazimnya aturan baru, kontroversi pun langsung merebak. PT Telkom yang telah membangun jaringan selama puluhan tahun kontan bereaksi. Menurut Direktur Bisnis Jasa PT Telkom , Suryatin Setiawan, perubahan kode akses SLJJ membutuhkan dana tak sedikit. ''Kami harus upgrade sentral telepon hingga ke pelosok, karena ada penambahan memori,'' kata Suryatin.
Tak kurang dari 2.000 sentral jaringan di seluruh Indonesia harus diubah. Dana yang dibutuhkan untuk mengubah kode SLJJ itu secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari Rp. 1 triliun. "Biaya perubahan kode akses ini terlalu tinggi dan sangat tidak wajar dibandingkan nilai kompensasi duopoli yang diterima Telkom, yakni sebesar Rp 478 miliar. Yang jadi pertanyaan, ini menjadi beban siapa? Ini yang kita permasalahkan," ungkap Kristiono usai menghadiri seminar BUMN akhir bulan lalu di Jakarta .
Telkom berharap, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengkaji kembali rencana perubahan kode akses itu lebih mendalam. Kata Suryatin, semua hasil kajian Telkom tentang biaya perubahan kode akses SLJJ akan diserahkan ke BRTI. ''Jangan-jangan BRTI belum mengetahui berapa banyak biaya yang akan dikucurkan untuk menerapkan perubahan ini,'' katanya.
Namun, menurut Guntur , apa pun risikonya, perubahan kode akses harus dilakukan demi menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Jika kode akses masih tetap satu digit, semua panggilan SLJJ akan tercatat sebagai pengguna saluran Telkom. Ini tentu merugikan Indosat.
Padahal, pelanggan punya pilihan saat melakukan panggilan SLJJ. Ia bisa menggunakan kode akses 011 jika ingin menggunakan jaringan Indosat. Atau menekan angka 017 bagi pengguna saluran Telkom. ''Kalau tidak diatur demikian, akan sulit bagi kita untuk berkompetisi,'' tutur Guntur .
Risikonya, pelanggan bakal kesulitan menghafal nomor telepon. Sebab deretan angkanya menjadi lebih banyak. Misalnya, pelanggan di Jakarta yang hendak menelepon rekannya di Bandung kini harus menekan 011-22-xxxxxxx atau 017-22-xxxxxxx. Sebelumnya, pelanggan cukup mengawali akses dengan menekan 022 untuk SLJJ ke Bandung .
Nah, untuk menghindari kebingungan pelanggan, perlu sosialisasi yang memadai. Inilah yang mengganjal pihak Telkom. Waktu sosialisasi cuma tersisa sembilan bulan. Suryatin menilai, seharusnya sosialisasi kode akses baru ini dilakukan selama dua tahun agar pelanggan terbiasa menggunakan kode akses yang baru. Jika pelanggan masih belum paham, operatorlah yang rugi. ''Kegagalan panggilan sangat mungkin terjadi jika pelanggan belum paham betul. Ini membuat banyak trafik hilang,'' ujar Suryatin.
Saat ini, jaringan telepon tetap Indosat belum semapan milik Telkom. Kendala ini, menurut Suryatin, akan mengganggu komunikasi pelanggan. Misalnya, pengguna jaringan Indosat bakal kesulitan menghubungi rekannya di daerah yang belum terjangkau jaringan Indosat.
Tetapi Guntur tak sepaham dengan Suryatin. Ketimpangan jaringan itu bukan kendala. ''Asalkan di sentralnya sudah di- setting sesuai kode, panggilan dengan 011 untuk Indosat dan 017 untuk Telkom, maka setiap panggilan pasti akan disalurkan sesuai panggilan asal,'' kata Guntur.
Menyikapi ribut-ribut kode akses itu, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia berpikir positif. Menurut Mas Wigrantoro, setiap upaya untuk menciptakan kompetisi yang sehat di industri telekomunikasi harus didukung. "Perubahan kode akses SLJJ akan membuka peluang bagi pemain baru untuk masuk ke bisnis telekomunikasi pasca-monopoli Telkom," kata Mas Wig, demikian ia disapa. Ia malah menganjurkan agar pemerintah membuka izin baru penyelenggaraan telepon tetap berbasis kabel lebih lebar lagi. KI
Foto: Muflihun
|
