 Penghitungan suara hasil Pemilu 2004 baru beberapa hari dilakukan. Hasil yang ditampilkan di beberapa saluran informasi, seperti melalui Data Center, situs web KPU dan situs web lainnya, serta beberapa stasiun TV belum menunjukkan kecepatan dan keakuratan yang diharapkan banyak pihak, ketika 19 partai peserta pemilu melakukan “gugatan” perlunya dilakukan audit TI. Tak hanya itu, mereka pun meminta KPU untuk menghentikan proses penghitungan suara berbasis TI yang telah dibangun dengan biaya 200-an miliar itu, karena alasan tidak efektif.
Berbagai tanggapan pun muncul dan bukannya malah menjelaskan, melainkan semakin menimbulkan kontroversi dan kesimpangsiuran yang meluas. Tak kalah, KPU pun menampik pelaksanaan audit TI, karena dirasa belum ada payung hukum yang menaunginya. Meski intinya, mereka tak sepenuhnya menolak dilakukan audit TI terhadap SI-KPU (Sistem Informasi - Komisi Pemilihan Umum) yang mereka bangun, namun perlu ada kejelasan bagaimana dan siapa yang melakukannya. Hal itu juga penting, karena untuk tidak menambah kesimpangsiuran baru, yang mungkin tak berujung.
Berbagai nuansa muncul dengan tampilnya isu audit TI itu. Beberapa kalangan menilai ada baiknya isu itu dimunculkan, karena selain berdampak terhadap perlunya transparansi, juga semakin banyaknya orang yang punya perhatian terhadap nilai pentingnya TI. Nilai pentingnya tidak hanya terkait dengan proses penghitungan suara pemilih dalam Pemilu, melainkan yang lebih luas dari itu, yakni untuk mendukung tujuan pencapaian bisnis dan daya saing bangsa secara keseluruhan.
Dalam konteks Pemilu, sebenarnya sudah ada embrio pemanfaatan TI ini, sebagaimana dilakukan pada Pemilu 1999 lalu. Saat itu, 80% hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh JOMC (Joint Operations and Media Center) bisa diperoleh dalam 10 hari setelah pencoblosan dilakukan. Sementara itu, proses penghitungan suara secara manual yang dilakukan Panitia Pemilihan Indonesia tak kurang membutuhkan waktu 68 hari.
Sementara dalam Pemilu 2004, dengan penerapan TI yang luas, dan mendapat dukungan dua perusahaan telekomunikasi nasional, yakni PT Telkom dan PT Pasifik Satelit Nusantara, yang menjangkau akses di tak kurang dari 4.402 dari total 5.112 kecamatan atau 86 persen kecamatan, diharapkan akan mempercepat proses penghitungan suara secara nasional.
Tak heran, kalau keterlibatan TI yang berbiaya lebih dari 200-an miliar ditambah dukungan jaringan yang luas itu awalnya diharapkan mampu menampilkan 90% hasil penghitungan suara hanya dalam 9 jam setelah data dimasukkan dari tingkat kecamatan. Tapi, sayangnya hal itu tak terjadi. Berbagai hambatan muncul, meski tak sepenuhnya disebabkan aplikasi dan jaringan TI yang dibangun, tetapi sebagai suatu sistem TI, yang banyak dilihat adalah hasil akhirnya, tentunya harus sesuai dengan rencana penerapannya.
Isu audit TI sempat memunculkan kontroversi dan kesimpangsiuran. Saat ini, hal itu masih menyisakan pertanyaan ”Perlu tidakkah dilakukan audit TI terhadap suatu penerapan TI, misalnya SI-KPU? Siapa yang berhak melakukannya? Apa saja yang harus diaudit dan bagaimana penentuan parameter yang digunakan?
Audit TI dirasakan pentingnya, bukan saja untuk menjelaskan realitas implementasi TI yang dikaitkan dengan tujuan yang diinginkan, melainkan juga menghindari pandangan keliru mengenai peran TI dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan TI, apalagi jika terkait dengan kepentingan publik.
Melihat aspek pentingnya audit TI dari perspektif yang lebih luas, eBizzAsia mengambil tema tersebut untuk dibahas secara lebih intensif dalam Focus edisi 17, Mei 2004 ini. Bukan saja untuk menepis pandangan keliru mengenai peran pentingnya TI, melainkan juga untuk melihat TI dan keterkaitannya dalam perspektif yang lebih luas dan proporsional. Untuk itu, beberapa pakar yang terkait dengan audit TI dan pakar TI lainnya kami libatkan dalam pembahasan tema ini. Insa
Foto-foto: Muflihun; Grafis: Gunawan
|
