THAILAND
AD
Thailand Terapkan Linux
Komputer tua bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan. Memang,
sebagian besar aplikasi teknologi informasi (TI) boleh dibilang
hampir tidak bisa dijalankan di komputer tua, dengan kapasitas
hard disk maupun memori yang terbatas. Namun, dengan penyesuaian
sistem operasi dan aplikasinya, komputer tua pun masih dimanfaatkan
sebagai tulang punggung tugas-tugas administratif suatu organisasi,
bahkan menjadi basis untuk paperless-office di masa depan.
Inisiatif TI yang tepat guna dan efisien inilah yang ditempuh
angkatan darat kerajaan Thailand dalam menyiasati pemanfaatan
sistem TI lamanya. AD Thailand dikabarkan telah mengembangkan
sendiri dan mengimplementasikan sistem operasi dan aplikasi
berbasis Linux, yang dinamakan Linux Khunsuk (Panglima Perang),
untuk digunakan di komputer-komputer miliknya, yang sebagian
besar sudah uzur.
Menurut direktur pusat TI militer Kolonel Rittee Inravudh,
sebagaimana dikutip Bangkok Post mengatakan bahwa pengembangan
Linux Khunsuk ini sudah berjalan cukup lama dan diproyeksikan
untuk mendukung platform client/server berbasis web yang
digunakan untuk pekerjaan administratif rutin.
Langkah ini, menurut Rittee, ditempuh untuk menghemat anggaran
negara. “Kami masih bisa bekerja dengan memanfaatkan
komputer-komputer tua kami. Ini tentu saja sangat menghemat
biaya,” ujarnya.
Saat ini Linux Khunsuk digunakan sekitar 500 unit komputer
di angkatan darat dan bisa dioperasikan pada sebuah komputer
yang hanya memiliki ruang hard disk sekitar 4GB dengan RAM
64MB. Aplikasi-aplikasi yang dijalankan di sistem operasi
ini antara lain modul-modul MIS (management information system)
umum untuk tugas-tugas administratif dan manajemen, selain
juga untuk aplikasi teknologi pemetaan, scheduling dan manajemen
inventaris.
Belum lama ini, tim TI AD Thailand meningkatkan kemampuan
Linux Khunsuk dengan aplikasi-aplikasi baru, yang juga dirancang
untuk bisa berjalan dengan platform Windows. Hal ini, menurut
Rittee, untuk mengantisipasi komputer-komputer baru, yang
umumnya dibundel dengan sistem operasi Windows.
Menurut Rittee, AD Thailand juga mengembangkan perangkat-perangkat
lunak lainnya seperti sistem pelacakan dokumen dan stationery
management, yang merupakan sarana menuju sebuah paperless-office
atau e-military.
Namun, Kolonel Rittee mengatakan bahwa sasaran ini akan tercapai
dalam waktu lama mengingat keterbatasan dana yang dimilikinya.
“Kami masih menggunakan sistem komputer lama maupun
baru di tempat kami. Selama program-programnya merupakan
aplikasi-aplikasi
berbasis web, para user-nya tidak akan menghadapi masalah
ketika bekerja dengan komputer-komputer tua,” tandasnya.
Di masa depan, beberapa perangkat lunak yang dikembangkan
AD Thailand ini rencananya akan tersedia bagi kalangan umum
dengan harga murah, tutup Rittee. •aa
Thailand Dorong UKM
dengan Web Services
Web service, yang konon mampu menjembatani kesenjangan
komunikasi antara berbagai piranti lunak yang ditulis dengan
bahasa
pemrograman berbeda, dibuat oleh para vendor berbeda atau
bahkan berjalan di atas sistem operasi yang berbeda, bagi
sebagian besar pihak memang masih di atas awang-awang, khususnya
untuk wilayah Asia Pasifik. Namun tidak demikian halnya bagi
Thailand.
Pemerintah dan kalangan perusahaan swasta negeri gajah putih
ini dikabarkan mulai akan mewujudkan mimpi web services ini
dengan mengadopsi standar Electronic Business Extensible
Markup Language (ebXML) untuk mendongkrak daya saing nasional
melalui peluncuran proyek percontohan paperless trading berbasis
Internet dan proyek e-tourism kolaboratif.
Menurut direktur National Electronics and Computer Technology
Centre (Nectec) Thailand, Dr Thaweesak Koanatakool, ebXML
sendiri merupakan sebuah open standard web services yang
sangat penting untuk penetapan standar data, standar pertukaran
data dan juga pertukaran layanan elektronis (e-service interchange).
Komponen-Komponen ebXML
Tujuan ebXML adalah menyediakan
sebuah infrastruktur terbuka berbasis XML, yang memungkinkan
penggunaan informasi secara global dengan aman dan konsisten
oleh semua pihak.
Menurut direktur ECRC, Dr Somnuk Keretho, dengan inisiatif
gabungan UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation
and Electronic Business) dan OASIS (the Organisation
for the Advancement of Structured Information Standards),
kini ebXML didukung baik oleh kalangan industri maupun
lembaga-lembaga standar utama.
Komponen-komponen ebXML meliputi ebXML Messaging (ebMS)
untuk pertukaran business messages, Business Process
Specification Schema (BPSS), Collaborative Protocol Profile
(CPP) dan Collaborative Protocol Agreement (CPA).
Di dalamnya juga sudah termasuk ebXML Registry/Repository,
suatu set layanan yang memungkinkan sharing information
untuk integrasi proses bisnis, sebuah Universal Business
Language (UBL), dan core component yang digunakan sebagai
building block bersama.• |
Dr Thaweesak menegaskan bahwa ketiga open standard ini merupakan
infrastruktur penting yang dibutuhkan untuk mengembangkan
one-stop e-government services, B2B e-commerce kolaboratif
dan untuk menyediakan peluang bagi industri software lokal.
Kalangan swasta Thailand menyambut baik inisiatif ini, namun
mereka mengingatkan bahwa gaya new economy semacam ini tidak
akan mendatangkan keuntungan kecuali jika sektor UKM juga
menjadi bagian dari e-Business ini.
“
Perusahaan-perusahaan perlu menggunakan teknologi infokom
dan meningkatkan daya saing, teknologi ebXML atau web services
bisa menjadi solusinya,” tegas ketua kehormatan asosiasi
industri komputer Thailand (ATCI), Manoo Ordeedolchest.
Menurutnya, Internet dan web services bakal mengubah seluruh
cara transaksi bisnis, sekaligus akan mengurangi ketergantungan
sebuah perusahaan terhadap software-software rumit dan mahal.
“
Ini akan memungkinkan UKM untuk bisa melakukan e-Business
dengan biaya murah, dan bahkan akan mengarah pada suatu wujud
kolaborasi bisnis,” ujarnya.
Ke depan, sistem komputer tidak lagi sekedar untuk pemrosesan
data seperti sekarang, namun akan diperluas untuk mengerjakan
aplikasi business-to-business, antara lain termasuk self-service,
kolaborasi bisnis dan dynamic discovery.
Manoo menunjukkan bahwa konvergensi antara PSTN tradisional
dan PSDN, service-oriented architecture (SOA) dan distributed
systems adalah tiga besar teknologi baru yang perlu diantisipasi
di masa depan.
Ia menjelaskan bahwa SOA memberikan sebuah konsep baru untuk
sebuah service requester, service provider dan service registry
untuk mendukung kolaborasi bisnis melalui jejaring komputer.
Sistem terdistribusi ini berjalan dibawah satu set teknologi
standar, yang meliputi standar data, standar pertukaran data
dan standar proses kerja.
Jika Thailand memutuskan untuk mengembangkan industri software-nya
untuk berada di depan gelombang baru teknologi infokom, maka
negeri ini harus fokus pada teknologi dimana kapasitas dan
peluang pasarnya cukup besar, seperti teknologi distributed
system, teknologi enterprise software dan XML untuk bisnis,
ujarnya.
“
ebXML adalah sebuah peluang yang memungkinkan UKM memperluas
pasarnya di seluruh dunia,” ujarnya, sambil menambahkan
bahwa pemerintah harus melakukan investasi dan mengizinkan
UKM untuk memanfaatkan layanan ini dari sebuah lokasi terpusat.
Sebuah proyek percontohan paperless trading berbasis Internet
kini tengah dilakukan bekerjasama dengan departemen bea cukai
Thailand, E-commerce Resource Centre (ECRC), Institute for
Innovative IT of Kasetsart University (i3t-KU), departemen
business development dan beberapa perusahaan swasta seperti
Minebea Thailand, TKK dan CTI Logistics. Thailand mencanangkan
target tahun 2005 paperless trading sudah bisa diimplementasikan.
Proyek ini bertujuan membandingkan sistem tradisional EDI
dengan ebXML, mencari cara yang tepat untuk memromosikan
pemanfaatan teknologi infokom di kalangan UKM dan mendongkrak
daya saing melalui B2B e-Business. Proyek ini juga mendorong
pengembangan standar pertukaran data dan pertukaran layanan
untuk mengakomodasi proyek paperless trading yang dicanangkan
APEC.
Proyek percontohan ebXML lainnya adalah e-tourism kolaboratif,
yang dilakukan i3t-KU, ECRC dan Datamat. Tujuannya untuk
memromosikan penggunaan infokom di kalangan UKM di industri
pariwisata untuk penghematan biaya, peningkatan efisiensi
dan memperluas pasarnya.•aa
MYANMAR Myanmar
Bangun ICT Park Kedua
Meski kini tengah menghadapi tekanan politik dari
dunia internasional, toh hal ini tidak menyurutkan langkah
pemerintah
Myanmar
untuk terus mengembangkan industri berbasis teknologi, khususnya
teknologi informasi.
Setelah sukses mendirikan software park-nya yang pertama,
MICT Park Yangon, belum lama ini pemerintah Myanmar membuka
software park keduanya di Mandalay, sebuah kota kuno yang
dulu merupakan ibukota negeri itu.
Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Bangkok Post, wakil
presiden asosiasi ilmuwan komputer Myanmar, U Thien Htut
mengatakan bahwa kompleks baru ini akan menampung sekitar
30 perusahaan TI. Untuk membangun infrastruktur dan fasilitas
termasuk sambungan Internet broadband dan fasilitas perkantoran
sudah menghabiskan biaya sekitar 2 juta dolar (19 milyar
rupiah).
“
ICT Park baru ini akan melayani bisnis di wilayah utara Myanmar
sedangkan MICT Park di Yangon merupakan pusat TI untuk wilayah
selatan,” ujar U Thien.Menurutnya, setelah pendirian
software park pertama tahun 2001 lalu, industri software
Burma tumbuh sekitar 20 persen.
Kini, ada sekitar 40 perusahaan yang berlokasi di software
park pertama. Dalam waktu dekat, MICT Park Yangon akan tercatat
di pasar bursa saham setempat untuk meningkatkan lebih banyak
investasi dan minat masyarakat untuk ikut terlibat dalam
pengembangan TI dalam negeri, imbuhnya.
Pemerintah Myanmar sendiri memperkirakan, dengan berdirinya
dua software park ini, diharapkan industri TI Myanmar akan
tumbuh sekitar 20-30 persen setahunnya.
Diakuinya, dalam periode 1998-1999 sangat sulit untuk memromosikan
sektor TI karena Myanmar tidak memiliki infrastruktur maupun
know-how-nya. “Namun setelah tahun 2000, segala sesuatunya
berubah dengan cepat seiring dengan berdirinya MICT Park
di Myanmar,” ujar U Thien optimis.
Meskipun kondisi politik saat ini mungkin akan berdampak
pada beberapa sektor bisnis, namun tidak akan berdampak pada
industri TI, tegas U Thien, sambil menunjukkan bahwa beberapa
perusahaan lokal sudah menerima proyek outsourcing TI dari
luar negeri.
“
Kami memiliki keunggulan berupa upah kerja yang lebih rendah
dibandingkan dengan India. Kami pun memiliki sumberdaya manusia
yang bagus,” ujarnya berpromosi.
Selain itu, untuk mendukung perkembangan industri TI, pemerintah
Myanmar juga memperbaiki beberapa regulasinya. Di bawah undang-undang
investasinya, pemerintah Myanmar menawarkan keringan pajak
selama tiga tahun selain membebaskan pajak peralatan TI dan
peniadaan pajak penghasilan dari ekspor.
Menurut ketua Myanmar ICT Development Corp Thein Swe, yang
juga mantan menteri pertahanan Myanmar, meskipun belum memiliki
kementrian infokom, Myanmar sudah memiliki e-National Task
Force untuk merancang dan mengarahkan pembangunan sektor
TI.
Gugus tugas ini juga menangani penyiapan cyberlaw, selain
membentuk action plan seperti implementasi e-government agar
sesuai dengan arahan inisiatif e-Asean yang dicetuskan beberapa
waktu lalu.
Myanmar pun juga memusatkan perhatiannya pada pengembangan
SDM TI. Dua universitas TI yang dimilikinya, yaitu University
of Computer Studies di Yangon dan di Mandalay akan mencetak
sekitar 5.000 profesional TI di tahun 2004 mendatang.
Selain itu, Myanmar juga mengadakan kerjasama bilateral dengan
negeri tetangganya, Thailand untuk memasok tenaga kerja sektor
TI Myanmar ke Thailand, serta berbagi pengalaman dan peluang
pasar dengan negeri gajah putih tersebut. •aa
MALAYSIA
MSC
Malaysia DiperluasMultimedia Super Corridor (MSC) Malaysia, yang kini
berlokasi di wilayah tengah Malaysia akan diperluas ke beberapa
negara
bagian lainnya mulai tahun depan, termasuk negara-negara
bagian di utara Malaysia, seperti Penang dan Kedah.
Perluasan ini, menurut Mohamed Arif Nun, CEO Multimedia Development
Corp (MDC), perusahaan yang menaungi MSC, akan menghubungkan
MSC dengan berbagai pusat inkubasi, seperti dengan Kulim
High Technology Park di Kedah dan Universiti Sains Malaysia
di Penang.
“
Sasarannya adalah untuk memastikan bahwa model MSC ini juga
bisa dipelajari di negara-negara bagian lain, sehingga modernisasi
dan kemajuan bisa dinikmati oleh seluruh negara bagian dan
seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Perluasan ini menandakan sebuah perubahan kebijakan pemerintah
negeri jiran itu dalam mempromosikan kota pintar yang dibangun
khusus seperti Cyberjaya sebagai hub untuk proyek MSC.
Salah satu persyaratan bagi perusahaan TI yang mencari status
MSC adalah mereka harus merelokasikan usahanya ke Cyberjaya,
atau beberapa teknologi park di sekelilingnya dalam jangka
waktu tertentu, jika tidak, mereka akan kehilangan statusnya.
Menurut Arif, pencapaian MSC sampai saat ini cukup menggembirakan,
dengan berhasil menarik lebih dari 900 perusahaan, 59 diantaranya
adalah 59 perusahaan mancanegara.
“
Ini melampaui target awalnya yaitu 500 perusahaan sampai
akhir tahun ini,” ujar Arif.
Asosiasi Industri Komputer dan Multimedia Malaysia mengatakan
bahwa inisiatif terbaru ini akan memungkinkan pemerintah
untuk menularkan keberhasilan MSC ke negara-negara bagian
lainnya, sekalipun skalanya lebih kecil. •aa
INDIA
Berhemat
Dengan Just-In-Time Recruitment
Ketika industri TI India mengalami masa keemasan pada
akhir tahun 90-an, adalah suatu pemandangan aneh bilamana menjumpai
ada SDM TI yang tidak termanfaatkan pada sebuah perusahaan.
Namun, kini keadaannya berbeda. Dalam setahun terakhir, nampaknya
ada kecenderungan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia
mengurangi anggaran TI-nya, otomatis order pun menurun. Hal
ini memaksa perusahaan-perusahaan TI India melakukan penghematan
biaya dan menata ulang manajemen sumber daya manusianya.
Langkah ini pulalah yang ditempuh Wipro Infotech, salah satu
anak perusahaan Wipro Technologies. Perusahaan, yang belum
lama ini membuka bisnis konsultasi TI, melakukan perubahan
strategi dalam melakukan resourcing tenaga kerja TI.
“
Resourcing merupakan sebuah langkah penting bagi sebuah perusahaan
jasa TI. Pemangkasan biaya adalah kuncinya dan waktu yang
tersedia pun semakin singkat. Namun, pada saat sama kecepatan
dan kualitas harus dipertahankan,” ujar Joseph John,
Head-Strategic Resourcing, Wipro Infotech.
Wipro Infotech menerapkan pendekatan just-in-time untuk rekrutmen
yang memungkinkan perusahaan ini mengoptimalkan biaya resourcing
dan pada saat yang sama membuat resource tersebut tersedia
secara on-demand.
Perusahaan yang menawarkan produk, jasa dan konsultasi TI
di wilayah India, Asia Pasifik dan Timur Tengah ini merekrut
sekitar 900 orang tahun lalu, dimana lebih dari separuhnya
untuk penempatan jangka pendek atau menetap.
Saat ini, Wipro Infotech memiliki 1900 karyawan inti, sementara
ketika kebutuhan meningkat, perusahaan ini mampu melipatgandakan
jumlah tenaga kerjanya menjadi 3000 orang, ujar John.
“
Orang-orang ini berasal dari rekanan dan franchisee bisnis
kami, yang dapat kami panggil untuk memenuhi kebutuhan kami,” lanjutnya.
Wipro memiliki kebutuhkan rekrutmen yang rumit dan bervariasi,
yang dipenuhi melalui sebuah jalur rekrutmen terpisah dari
departemen SDM-nya. Berbeda dengan rekrutmen pegawai tetap
melalui konsultan SDM, rekrutmen tenaga kerja TI di Wipro
Infotech lebih didasarkan pada kebutuhan sifatnya elastis.
Dengan kata lain, Wipro tidak merekrut orang kecuali ada
order pekerjaan tertentu.
“
Kami menyelaraskan siklus order pekerjaan dengan siklus rekrutmennya.
Kami memastikan bahwa kami memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus
bekerja sama dengan departemen business development kami
untuk memperoleh estimasi jumlah orang yang dibutuhkan. Barulah
saat itu kami memulai proses rekrutmen,” tuturnya.
Rekrutmen JIT ini melalui sebuah jalur khusus orang-orang
dengan kualifikasi tertentu untuk posisi-posisi tertentu
di masa depan, sehingga mengurangi masa-jeda rekrutmen dan
memungkinkan order dan masa jeda rekrutmen diselaraskan,
lanjutnya.
Wipro juga mengambil keputusan untuk mengurangi ketergantungan
pada konsultan SDM. Di tahun 2001-2002, hampir 34 persen
rekrutmen dilakukan melalui konsultan. Tahun 2002-2003, jumlah
ini menurun sampai 18 persen dan tahun ini jumlahnya akan
turun lebih drastis lagi. Langkah ini, menurut John membuat
Wipro Infotech mampu melakukan penghematan sebesar 70 juta
rupee atau sekitar 13 milyar rupiah pada tahun lalu. •aa
|