Budi Wahyu Jati, Country Manager Intel Indonesia Corp

Awalnya hampir semua pihak menanggapi pemunculan situs itu sebagai hal positif. Namun, dalam perjalanannya situs itu bisa jadi kontra produktif terhadap tujuan semula. Banyak pihak yang mensinyalir sebagian dari situs itu lebih didorong oleh keinginan (want), bukan kebutuhan (need). Artinya, keinginan menjadi faktor utama dari penggelaran situs, bukan sebaliknya kebutuhan. “Kalau enggak punya situs nanti pimpinan daerah itu dianggap ketinggalan jaman oleh rekan-rekannya dalam asosiasi,” ujar Budi Wahyu Jati, Country Manager Intel Indonesia Corp.

Akibatnya, jelas pemunculan banyak situs daerah disinyalir hanya sekedar reaksi, bukan didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan yang jelas. Karena bersifat reaktif tentu tanpa ada perencanaan yang komprehensif akan manfaat dari penggelarannya. Website daerah otonom merupakan langkah awal, biasanya bersamaan dengan disetupnya sistem email dan jejaring kerja internal. Ketidakadaan perencaan dan pemahaman secara utuh itu menumbuhkan kegelian, misalnya penggunaan akhir .com dalam sejumlah situs daerah otonom. “Semestinya ‘kan .go.id,” ujar sumber di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sumber yang sama juga menunjukkan ada daerah otonom yang terpaksa mencicil pembayaran dalam jumlah yang cukup membebani hanya karena implementasi e-Government itu di tahap awal. Ini saja sudah berbeda dengan potensi manfaat kapabilitas informasi dan komunikasi baru untuk pelayanan oleh institusi pemerintahan, yaitu kian rendahnya biaya administrasi yang harus dibayar masyarakat.

Ini lebih karena ICT (Information and Communication Technology) memungkinkan tereduksinya biaya secara signifikan. Beban biaya itu, tentu, dan sudah bisa dipastikan akan menjadi tanggungan masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. Artinya, untuk layanan yang sama, masyarakat harus membayar lebih mahal. Jika tidak ingin terlalu mahal, maka biaya harus ditanggung rentengkan ke seluruh masyarakat di daerah itu.

Belajar dari Negeri Seberang
Sudah pasti jika globalisasi dan optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi adalah faktor utama dari keberadaan e-Government saat ini. Georg Aichholzer (www.itas.fzk.de) melihat ide untuk menggelar e-Government di Eropa diperkuat oleh tekanan publik atas budget, sehingga menstimulir peningkatan efisiensi dan kinerja institusi pemerintahan. Faktor kedua adalah restrukturisasi fungsi-fungsi sektor publik dan pelayanan bersamaan dengan meluasnya kecenderungan privatisasi dan outsourcing (‘reinventing government’). Ketiga, pemahaman manajemen publik baru yang diejawantahkan dalam perubahan filosofi manajemen dan aplikasinya dalam aktivitas di sektor publik. Keempat, bersamaan dengan meluasnya internet muncul tuntutan peningkatan pelayanan publik ke seluruh sektor kehidupan. Kelima, munculnya tuntutan akan transparansi pemerintahan, partisipasi demokratis dan legitimasi. Ini termasuk kebutuhan untuk menumbuhkan keyakinan publik akan keputusan-keputusan dan proyek politik, serupa dengan kebutuhan untuk menjustifikasi prosedur-prosedur administratif.

Aichholzer menekankan bahwa konsep e-Government bisa diartikan berbagai macam, namun secara mendasar konsep ini merujuk pada moda komprehensif dan baru dalam penggunaan ICT oleh institusi negara (Lihat Tabel 1).

Arun Mahizhnan dan Narayanan Andiappan (www.infitt.org) melihat bahwa e-Government bukan sekedar teknologisasi pemerintahan. Ini juga bukan sekedar otomatisasi sejumlah proses manual atau introduksi sederhana atas teknologi yang belum pernah ada sebelumnya. e-Government membutuhkan pemikiran ulang dan penemuan kembali atas pemerintahan itu sendiri.

Birokrasi merupakan penemuan abad ke-19, sementara e-Government merupakan penemuan abad ke-21. Karena itu, keduanya menganjurkan perlunya pengkajian ulang dasar-dasar organisasi pemerintahan dan birokrasi, pendefinisian ulang tujuan dan pelayanan pemerintahan, dan penyebaran ulang atas sumber-sumber daya yang ada. Dalam proses penemuan ulang tersebut, tujuan mendasar adalah perbaikan ulang atas yang lama sekaligus pengintrodusiran yang baru.

Jika kita menegok pengalaman Singapura, terlihat jelas bahwa e-Government merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk mentransformasi negara pulau menjadi pulau intelijen. e-Economy merupakan bagian inti perencanaan pembangunan perekonomian, dan e-Society akan menjadi komunitas inklusif masyarakat dan warganegara yang menikmati standar hidup tinggi.

e-Government Singapura harus dilihat sebagai kekuatan pembangunan yang strategis dan terintegrasi dalam pelayanan publiknya. Upaya ini bermula pada tahun 1981 dengan diluncurkannya The Civil Service Computerization Programme (CSCP). Tujuannya adalah penghematan tenaga kerja, peningkatan efisiensi operasional, dukungan informasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, dan perintisan layanan publik. Secara alamiah program ini terarah pada otomatisasi fungsi-fungsi pekerjaan tradisional dan pengurangan paperwork.•ew