Lihat
saja Amerika, yang bermimpi bahwa industri internetnya diperkirakan
akan tumbuh luar biasa, kemudian mendorong semua pelaku bisnis
infokomnya membangun jaringan data yang juga luar biasa besarnya.
Asumsinya terjadi konvergensi, dimana jaringan telekomunikasi
suara akan menggunakan jaringan data. Hal itu, kemudian, diikuti
dengan penggelaran jaringan serat optik yang juga secara besar-besaran.
Namun, traffic internet dan data yang dinanti-nanti tak kunjung
tiba. Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang terlibat banyak
yang bangkrut. Contoh yang paling tragis mungkin kebangkrutan
WorldCom, yang sebelumnya dinilai memiliki reputasi dan prestasi
dunia. Capex-nya begitu besar, revenue-nya tidak muncul, traffic-nya
juga tidak cukup. Karena over optimist, akibatnya over capacity,
dan akibat lanjutannya over leverage. Debt equity-nya sama
sekali tidak “nyambung” dengan cash flow-nya.
Diperkirakan hampir dalam tahun 2001 saja kapitalisasi pasar
yang hilang mencapai 7,2 triliun dolar. Dan yang paling dramatis
sejumlah perusahaan top 20 Amerika bangkrut.
Eropa juga menghadapi masalah dengan pengembangan infokomnya
karena kesandung masalah 3G (teknologi generasi ketiga yang
mendukung aplikasi mutilmedia). Selain itu, dengan bisnis
model yang berbeda, Jepang melalui NTT DoCoMo berhasil mengembangkan
bisnis data dan wireless. DoCoMo memiliki 40.000 websites
dimana NTT sendiri hanya menguasai 5 persen, sedangkan 95
persen sahamnya dibagi ke content provider. Selain itu, penetrasi
internet cellular-nya tinggi, karena wireline internetnya
masih mahal.
Di Asia, Cina dan India mungkin menjadi contoh yang menarik.
Di Cina, pengembangan infokomnya sangat didukung oleh peran
pemerintah melalui berbagai kebijakan, terutama pembangunan
infrastrukturnya, yang sangat mendorong para pelaku bisnis,
baik perusahaan-perusahaan pemerintah maupun kalangan swasta.
Sedang India, sejak awal telah menentukan titik keunggulannya
akan unggul di software. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya
negara ini membangun pusat software dunia, Bangalor. Selain
itu, meski India masuk kategori negara dengan pendapatan perkapita
rendah atau miskin, namun sejak 1987 telah mulai mengembangkan
Techno Park, tempat pengembangan piranti lunak yang disponsori
oleh pemerintah. India memang jitu, hanya dalam sepuluh tahun
hingga 1997, sepuluh Techno park telah berdiri dan beroperasi
di sejumlah daerah di India. Kalau pada 1987 tercatat hanya
6000 pekerja yang terlibat, pada 1997 seluruh pekerja Techno
Park telah mencapai 6 juta orang. Sungguh sangat fantastis.
Bagaimana dengan Indonesia? Secara industri, dilihat dari
kebijakan nasional, hingga saat ini Indonesia belum menentukan
arah dan framework yang jelas, mau unggul di mana –
software, hardware atau kedua-duanya. Akibatnya, pengembangan
infokom di Indonesia, lebih spesifik lagi misalnya infrastruktur,
saling tumpang tindih. Masing-masing sektor seolah ingin unggul
dalam pengembangan infokom melalui penggelaran infrastruktur,
meski secara lokasi bersifat duplikasi, terutama di pulau
Jawa.
Akibatnya, optimalisasinya tidak tercapai, sementara investasi
yang telah ditanamkan, yang nilainya sangat besar, pada saat
yang sama, tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Sementara
dalam pengembangan piranti lunak, meski sebenarnya Indonesia
memiliki potensi yang sangat besar, namun arah strategis pengembangannya
juga tidak jelas. Masing-masing menentukan sendiri visinya
dan sekaligus mengimplementasikannya, tak perduli hal itu
justru menimbulkan duplikasi yang luar biasa.
Karenanya, seperti diungkapkan Kristiono, Direktur Utama
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., dalam wawancaranya dengan
eBizzAsia, yang kita butuhkan adanya dorongan pemerintah yang
kuat melalui berbagai kebijakan dan arahan yang jelas (central
policy) dan sinergi antar pelaku bisnis. Dengan begitu, penggelaran
infrastruktur yang besar ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya
menjadi suatu kapasitas yang mampu meningkatkan aksesibilitas
masyarakat secara luas.
Kristiono juga melihat betapa pemerintah sangat diharapkan
membuat suatu policy framework untuk membangun industri ini
ke depan seperti apa. Kalau bisa pemerintah membuatnya tidak
full liberized, karena sumber daya yang kita miliki terbatas,
sehingga harus di-manage betul. Pemerintah punya kewenangan
memberi lisensi, dan sebaiknya lisensi itu jangan diobral.
Bukan persoalan open market atau apa, tapi dengan sumber daya
terbatas itu, bagaimanapun harus dikelola. Dengan lisensi
itu, sebenarnya pemerintah bisa memanage, berapa besar marketnya
dan berapa jumlah pemain yang harus ada.
Gambaran tentang industri infokom Indonesia dan bagaimana
sebenarnya Indonesia perlu menarik pelajaran dari negara-negara
lain, khususnya negara tetangga dalam mengembangkannya ke
depan itulah yang coba diketengahkan eBizzAsia dalam edisi
perdananya ini.•
|
